MRT Cina Sudah Ribuan Kilometer, MRT Jakarta "Masih Rapat Terus
Sabtu, 22 Desember 2012
From: Harun Alrasyid Lubis
Sender: "Senyum-ITB@yahoogroups.com" <Senyum-ITB@yahoogroups.com>
Date: Sun, 23 Dec 2012 08:41:38 +0700
To: Sinergi<sinergi-ia-itb@
ReplyTo: "Senyum-ITB@yahoogroups.com" <Senyum-ITB@yahoogroups.com>
Cc: Ia Itb<IA-ITB@yahoogroups.com>
Subject: [Senyum-ITB] MRT Cina Sudah Ribuan Kilometer MRT Jakarta "Masih Rapat Terus"
MRT Cina Sudah Ribuan Kilometer
MRT Jakarta "Masih Rapat Terus"
Pembangunan metro atau MRT sedang dan telah berjalan dengan cepat di belahan dunia lain, seperti India, Timur Tengah, Korea dan Cina. Revolusi terbesar terjadi di Cina yang akan memiliki 1700 km MRT pada tahun 2015. Dan jika laporan terbaru dari McKinsey Global Institute bisa dipercaya, panjang rel MRT di Cina pada pada 2035 bisa mencapai 30.000 km.
Pemilikan MRT dimana-mana adalah full pemerintah. Bila pun ada yang memakai skema PPP atau KPS, dengan VGF (viability gap funding) dukungan pemerintah masih dominan mencapai 80%. Itu pun hanya ada segelintir. Delhi Metro 100% dimiliki Pemerintah, masing-masing 50% Pemerintah Pusat dan 50 % Pemda. MRT Hongkong dimiliiki Pemerintah 76% , 24% swasta. Singapore MRT 62,3% dimiliki Temasek Holdings (BUMN), sisanya swasta.
Perusahaan pengelola MRT pada tahun-tahun awal operasi mutlak harus diasuh (foster) oleh Pemerintah agar memiliki arus kas bersih positif sekedarnya. Disamping keleluasaan mengelola properti, keringaan dapat diberikan Pemerintah melalui subsidi dalam bentuk discount biaya sewa akses rel dan /atau keringanan pengembalian hutang.
Kejelasan wewenang dalam arti siapa sebenarnya yang memegang otoritas atau "raja" menjadi krusial, khususnya ketika suatu keputusan strategis ingin diambil. Hindari kemungkinan intervensi dari luar agar Direksi Dan Komisaris perusahaan dapat menjalankan GCG dengan benar.
Demarkasi pembagian investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, tergantung siapa yang lebih pantas memiliki aset yang mana. Dalam kasus 42% porsi Pusat, berarti Pusat memiliki aset infrastruktur, sisanya 58% berupa stasiun /properti , depot, armada kereta api (rolling stock) dimiliki Pemda. Perusahaan MRT mendapatkan modal kerja, dan membayar biaya sewa kepada pemilik masing-masing aset tadi.
Bila porsi Pusat 80%, berarti Pusat yang memiliki semua aset tadi, kecuali rolling stock dimiliiki oleh Pemda .
Sebaiknya demarkasi disesuaikan dengan kemampuan para pihak dalam memikul resiko pengelolaan aset nantinya. Untuk mengawasi pemanfaatan aset, Para pihak akan menempatkan sejumlah Direksi dan Komisaris perusahaan sesuai porsi pemilikan.
Perusahaan MRT harus disiapkan dengan modal kerja yang mencukupi untuk menjamin agar perusahaan berjalan normal dan wajar, khususnya dalam beberapa tahun diawal beroperasi. Kapasitas PT MRTJ Jakarta yang akan membangun dan mengelola MRT mutlak harus dibekali dengan sumber daya manusia dan modal yang memadai untuk menjalankan misinya.
Harun al-Rasyid Lubis
MRT Jakarta "Masih Rapat Terus"
Pembangunan metro atau MRT sedang dan telah berjalan dengan cepat di belahan dunia lain, seperti India, Timur Tengah, Korea dan Cina. Revolusi terbesar terjadi di Cina yang akan memiliki 1700 km MRT pada tahun 2015. Dan jika laporan terbaru dari McKinsey Global Institute bisa dipercaya, panjang rel MRT di Cina pada pada 2035 bisa mencapai 30.000 km.
Pemilikan MRT dimana-mana adalah full pemerintah. Bila pun ada yang memakai skema PPP atau KPS, dengan VGF (viability gap funding) dukungan pemerintah masih dominan mencapai 80%. Itu pun hanya ada segelintir. Delhi Metro 100% dimiliki Pemerintah, masing-masing 50% Pemerintah Pusat dan 50 % Pemda. MRT Hongkong dimiliiki Pemerintah 76% , 24% swasta. Singapore MRT 62,3% dimiliki Temasek Holdings (BUMN), sisanya swasta.
Perusahaan pengelola MRT pada tahun-tahun awal operasi mutlak harus diasuh (foster) oleh Pemerintah agar memiliki arus kas bersih positif sekedarnya. Disamping keleluasaan mengelola properti, keringaan dapat diberikan Pemerintah melalui subsidi dalam bentuk discount biaya sewa akses rel dan /atau keringanan pengembalian hutang.
Kejelasan wewenang dalam arti siapa sebenarnya yang memegang otoritas atau "raja" menjadi krusial, khususnya ketika suatu keputusan strategis ingin diambil. Hindari kemungkinan intervensi dari luar agar Direksi Dan Komisaris perusahaan dapat menjalankan GCG dengan benar.
Demarkasi pembagian investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, tergantung siapa yang lebih pantas memiliki aset yang mana. Dalam kasus 42% porsi Pusat, berarti Pusat memiliki aset infrastruktur, sisanya 58% berupa stasiun /properti , depot, armada kereta api (rolling stock) dimiliki Pemda. Perusahaan MRT mendapatkan modal kerja, dan membayar biaya sewa kepada pemilik masing-masing aset tadi.
Bila porsi Pusat 80%, berarti Pusat yang memiliki semua aset tadi, kecuali rolling stock dimiliiki oleh Pemda .
Sebaiknya demarkasi disesuaikan dengan kemampuan para pihak dalam memikul resiko pengelolaan aset nantinya. Untuk mengawasi pemanfaatan aset, Para pihak akan menempatkan sejumlah Direksi dan Komisaris perusahaan sesuai porsi pemilikan.
Perusahaan MRT harus disiapkan dengan modal kerja yang mencukupi untuk menjamin agar perusahaan berjalan normal dan wajar, khususnya dalam beberapa tahun diawal beroperasi. Kapasitas PT MRTJ Jakarta yang akan membangun dan mengelola MRT mutlak harus dibekali dengan sumber daya manusia dan modal yang memadai untuk menjalankan misinya.
Harun al-Rasyid Lubis
Postingan
1 comments:
From: agustinus.parinding
Kalau MRT Jakarta berkembang maka itu menjadi ancaman bagi industri mobil dan motor di Indonesia. Jadi mungkin saja mereka dari pihak Industri mobil dan motor tidak rela akan hadirnya MRT.
Salam
AP-74
Posting Komentar